kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof Dr Din Syamsuddin menilai bahwa terlalu tendensius jika Menteri Agama dipilih hanya untuk mengurus radikalisme.

Oleh: Ahmad ZR / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Menteri Agama yang dipilih dari kalangan militer dianggap tidak sesuai dengan latarbelakang pengalaman. Menurut Presiden Joko Widodo, penempatan Menteri Agama dengan latarbalakang militer tersebut untuk mengurusi radikalisme.

“Arahan presiden kepada Menteri Agama untuk mengatasi radikalisme adalah sangat tendensius,” kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof Dr Din Syamsuddin di Jakarta, Jumat (25/10).

Ia menyatakan, radikalisme yang memang harus di tolak adalah pada bentuk tindakan nyata ingin memotong akar (radix) dari NKRI berdasarkan Pancasila. Atas pandangan ini, Din menilai presiden dan pemerintah tidak bersikap adil dan bijaksana.

“Radikalisme, yang ingin mengubah akar kehidupan kebangsaan (Pancasila) tidak hanya bermotif keagamaan, tapi juga bersifat politik dan ekonomi,” ujarnya.

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini berpendapat, sistem dan praktek politik yang ada saat ini bertentangan dengn sila keempat pancasila, termasuk sistem dan praktek ekonomi nasional dewasa.

Seharusnya ini lebih dipersoalkan, apalagi ada sikap dan tindakan radikal terhadap negara Pancasila seperti komunisme atau separatisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI tapi tidak dipandang sebagai musuh Negara Pancasila.

“Jika presiden dan pemerintah hanya mengarahkan tuduhan dan tindakan anti radikalisme terhadap kalangan Islam, maka itu tidak akan berhasil dan hanya akan mengembangkan radikalisme yang bermotif keagamaan,” tuturnya.

Umat Islam yang sejatinya tidak radikal bahkan berwawasan moderat sekalipun akan tergerak membela mereka yang dianggap radikal jika diperlakukan tidak adil. Kebijakan dan tindakan anti radikalisme demikian akan gagal dan akan dilawan karena dianggap sebagai bentuk radikalisme itu sendiri dan diyakini sebagai bentuk ketidakadilan atau kezaliman.

“Meski demikian, sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita semua memberi kesempatan kepada Pak Jokowi dan kiai Ma’ruf Amin untuk bekerja mengemban amanat dan merealisasikan janji-janjinya,” kata Din.

“Kita juga berhak dan berkewajiban untuk mengingatkan bahwa kekuasaan itu amanat dan amanat itu akan dimintai pertanggung jawaban,” demikian pernyataan Din Syamsuddin yang juga sempat disampaikan dalam Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI Ke-44, 23 Oktober 2019 di Jakarta. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here