Gubernur Kaltim Isran Noor membuka Rakor Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) se-Kaltim yang berlangsung di Makassar, Kamis, 26/9/2019.

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda — Masyarakat yang menamakan diri mereka Gerakan Perjuangan Rakyat Kalimantan Timur (GPRKT), mengkritisi ulah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemprov Kalimantan Timur yang membuat kegiatan di luar provinsi.

Sekretaris GPRKT Fahrian Nur mencontohkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang mengadakan rapat koordinasi (rakor) se-Kaltim di Kota Makassar.

“Acara Rakor dengan BPKAD se-Kaltim di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (26/9/2019) itu, dihadiri oleh Gubernur Kaltim Isran Noor dan pejabat dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Jakarta,” tegas Fahrian, Jumat pagi (27/9).

Menurut Fahrian, kegiatan BPKAD di luar provinsi adalah salah satu bentuk pemborosan pada anggaran. Padahal peserta seluruhnya adalah orang Kaltim. “Ini memberi gambaran masih sembrononya pejabat di Kaltim membelanjakan uang rakyat,” ujarnya.

Ia menyesalkan hal tersebut, karena selama ini rakyat Kaltim sedang berusaha keras agar mendapatkan anggaran lebih besar, baik dari Dana Bagi Hasil (DBH) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Kami di GPRKT itu salah satu bidang perjuangan gerakannya adalah bagaimana agar Kaltim mendapat anggaran lebih besar dari yang diterima sekarang ini. Berdasarkan pertimbangan bahwa daerah Kaltim memberi kontribusi yang besar bagi negara,” ucap Fahrian.

Menurutnya, OPD yang membuat kegiatan di luar daerah itu sangat bertolak belakang dengan perjuangan organisasi GPRKT. Apalagi, Fahrian mengaku mendapat informasi adanya kegiatan BPKAD beserta foto-fotonya di Makassar itu justru dari pejabat Kemendagri Jakarta yang turut diundang oleh panitia.

“Saya disindir sama pejabat Kemendagri, ini loh bikin rakor pejabat Kaltim kok di Makassar,” terang Fahri.

Menurut catatan GPRKT, kegiatan di luar daerah seperti itu bukan pertama kali dilakukan. Sebelumnya, tepatnya 12 September 2019, OPD yang sama menggelar kegiatan di Batu, Malang Jawa Timur. Kegiatan dengan tajuk “Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah” juga dihadiri Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi.

Dalam pemberitaan diketahui, sosialisasi dilaksanakan bekerjasama dengan Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kanwil Kaltim dan Kaltara.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim Sa’adudin, para pesertanya adalah para pengurus barang pengguna dan pembantu pengurus barang pengguna dari sejumlah perangkat daerah.

GPRKT mendesak Gubernur Kaltim Isran Noor menertibkan kegiatan-kegiatan OPD yang cenderung menghambur-hamburkan uang rakyat. Disaat pertumbuhan ekonomi Kaltim masih terpuruk, tapi OPD membelanjakan uangnya di luar provinsi.

“Ini contoh OPD yang tidak sensitif dengan kondisi keuangan di Kaltim. GPRKT akan tajam menyoroti hal-hal seperti ini,” ucapnya.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here