Oleh: Herry M Joesoef

Poskaltim.com, Jakarta – Sejak dilantiknya Jokowi-Ma’ruf pada 20 Oktober lalu, istilah radikal mengemuka. Para menteri yang dilantik pad 23 Oktober lalu, juga mendendangkan istilah radikalisme sebagai musuh negara. Mulai dari Menkopolhukam Machfud MD, Menteri Agama Fachrul Razi sampai dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, seakan koor menyuarakan radikalisme.

Sebagian masyarakat Muslim keberatan atas istilah radikal. Protes pun disuarakan. Boleh jadi, atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden mulai berpikir untuk mengubah istilah radikal.

Ketika membuka rapat terbatas dengan topik Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Kamis (31/10), Presiden Jokowi melemparkan wacana baru, sebagai pengganti istilah radikal. “Apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama,” tuturnya.

Istilah radikal berasal dari kata Latin, radix, yang punya arti “akar”. Secara filosofis, radikal adalah memahami sesuatu sampai ke akar-akarnya, secara mendalam. Dalam konteks pemahaman ajaran agama, radikal adalah memahami ajaran agama tertentu secara mendalam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu arti kata radikal adalah “Secara mendasar(sampai pada hal-hal yang prinsip).”

Adapun Encyclopedia Britannica, menarasikan, kata “radikal” dalam konteks politik, pertama kali dipopulerkan oleh Charles James Fox pada tahun 1797, ketika ia mendeklarasikan “reformasi radikal” sistem pemilihan. Begitulah, kata radikal menjadi istilah yang bisa ditarik kesana-kemari: sosial, politik, filsafat, agama, dan sebagainya.

Ketika kata radikal disematkan kepada sebuah komunitas atau pemeluk agama tertentu, persoalannya menjadi kabur. Islam radikal misalnya, bisa dimaknai bahwa sebuah komunitas atau seseorang menganut faham yang berlebihan dalam melaksanakan ajaran agamanya. Dan sebagai konsekuensinya, komunitas atau perseorangan itu melakukan aksi “kekerasan” dalam mengaplikasikan ajaran agama yang dianutnya. Misalnya, ingin mengubah sebuah idiologi negara dengan cara-cara kekerasan.

Andai pemahaman tersebut dinisbahkan kepada ormas, komunitas, atau perseorangan dalam Islam, tentu bias. Mengapa? Karena sebagian umat Islam memahami bahwa radikal dalam Islam itu diperlukan, sebagaimana fundamentalisme dalam Islam juga dibutuhkan. Seorang muslim bahkan dituntut untuk radikal, dalam arti, memahami ajaran agamanya secara sungguh-sungguh, sampai ke akar-akarnya.

Jika yang dimaksud dengan radikal itu adalah sebuah pemahaman atau perbuatan yang melampau batas, Islam punya istilah “Ghuluw” atau ekstrim. Pemahaman dan atau perbuatan yang ekstrem inilah sebenarnya yang perlu dicegah. Di jaman awal Islam, sifat ghuluw itu disematkan kepada kelompok khawarij yang dalam pemahaman maupun perbuatannya sungguh melampaui batas-batas syariat.

Di era modern ini, para ulama dunia menyematkan sifat ghuluw kepada kelompok ISIS yang ada di Irak (dan sebagian di Suriah). Bahkan, sebagian besar ulama Timur Tengah telah mengeluarkan fatwa bahwa ISIS adalah kelompok sesat dan jauh dari ajaran Islam yang cinta damai.

Atas dasar perbuatan yang melampaui batas tersebut, maka pengganti istilah “radikal” adalah “ekstrem” atau “ghuluw” atau, bisa juga “manipulator agama” sebagaimana yang diusulkan oleh Prsiden Jokowi. Pemakaian istilah “manipulator agama” bisa disematkan kepada siapa saja, beragama apa saja, yang telah melampaui batas dari koridor ajaran agama-agama. (HMJ/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here