Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Peredaran Uang Rupiah, dan Layanan Administrasi KPw BI Kaltim, Yudhistira, didampingi Kepala Tim Pengembangan Ekonomi Prabu Dewanto, Kepala Tim Peredaran Uang Rupiah Julian Nazarudin dan Manajer Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP PUR Anwar Hasanudin saat konferensi pers peluncuran QRIS di Kaltim.

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur (KPw BI Kaltim) meluncurkan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai salah satu alat pembayaran non tunai yang juga telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 17 Agustus 2019 lalu.

Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Peredaran Uang Rupiah, dan Layanan Administrasi KPw BI Kaltim, Yudhistira mengatakan, peluncuran QRIS ini untuk mendukung marak dan berkembangnya sistem pembayaran non tunai yang telah berkembang di masyarakat.

“Sistem scan QR ini kan sudah lebih dulu ada, sehingga pemerintah memandang perlu untuk mengatur dan menyamakan standar pelayanannya. Nah, QRIS ini diluncurkan untuk mengantisipasi perkembangan tersebut,” ujarnya saat konferensi pers peluncuran “QRIS Menuju Indonesia Unggul” di Samarinda, Senin (19/8).

Dijelaskan Judhistira, sejak diluncurkan secara nasional pada 17 agustus 2019, QRIS ini akan efektif pada 1 Januari 2020. Sehingga waktu lima bulan waktu tersisa adalah waktu untuk transisi pada penyelenggara dan pengenalan sistem QRIS kepada masyarakat yang lebih baik, aman, mudah dan menguntungkan.

Didampingi oleh Kepala Tim Pengembangan Ekonomi Prabu Dewanto, Kepala Tim Peredaran Uang Rupiah Julian Nazarudin dan Manajer Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP PUR Anwar Hasanudin, dijelaskan jika Bank Indonesia hanya sebagai regulator yang mendukung percepatan pembayaran atau transaksi antara penjual dan pembeli.

“Kita berharap dengan sistem QRIS yang unggul, dapat mempercepat pembayaran antara dua pihak, penjual dan pembeli, sehingga otomatis akan mempercepat perputaran uang dan keuntungan yang didapat oleh pengusaha. Namun sifatnya masih domestik dan ke depan akan dikembangkan untuk pembayaran di luar negeri,” ujarnya.

Diakui jika kendala yang dihadapi dalam pengembangan sistem QR ini adalah jaringan internet yang belum merata di beberapa wilayah di Kaltim dan masih adanya masyarakat yang menggunakan sistem tunai dalam pembelian.

“Masa transisi hingga 31 Desember 2019 diharapkan dapat meningkatkan kualitas standard QRIS ini. Untuk tahap awal, QRIS fokus pada penerapan QR Code Payment model Merchant Presented Mode (MPM) dimana penjual (merchant) yang akan menampilkan QR Code pembayaran untuk dipindai oleh pembeli ketika melakukan transaksi pembayaran. Sebelum siap diluncurkan, spesifikasi teknis standar QR Code dan interkoneksinya telah melewati uji coba pada tahap pertama pada bulan September hingga November 2018 dan tahap kedua pada bulan April hingga Mei 2019,” jelas Yudhistira.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here