Jalan poros Balikpapan-Samarinda saat memasuki kawasan Tahura Bukit Soeharto. Tak tampak tegakan pohon besar layaknya hutan alam.(foto:ist)

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda – Setelah resmi diumumkan oleh Presiden RI Joko Widodo bahwa pemindahan ibu kota negara akan ditempatkan di Provinsi Kalimantan Timur, Jokowi juga memastikan bahwa di Kaltim lokasi yang dipilih adalah di antara dua kabupaten yang saling berbatasan yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan kabupaten Penajam Paser Utara.

Sementara itu, usulan Gubernur Kaltim Isran Noor yang pernah menawarkan Bukit Soeharto sebagai calon lahan ibu kota negara, tidak jadi dimasukkan dalam daftar perencanaan wilayah alias dicoret dari daftar calon lokasi, karena berstatus Taman Hutan Raya (Tahura) yang kewenangan perizinan dan lain-lain masih berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Kaltim, Wahyu Widhi Heranata mengatakan, status Bukit Soeharto adalah Taman Hutan Raya (Tahura), sehingga pemerintah pusat lebih memilih tanah bebas milik negara lainya, maupun tanah masyarakat, daripada harus berdebat soal Tahura Bukit Soeharto.

Walau begitu ia menggambarkan jika kawasan Tahura Bukit Soeharto ini hanya hijau oleh pepohonan di bagian luar atau tepi jalan poros Balikpapan-Samarinda saja. Sementara di dalamnya Tahura Bukit Soeharto telah dirambah dan tanahnya diperjualbelikan secara ilegal.

Calon ibu kota negara nantinya berada di dua kabupaten yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Jadi di Tahura Bukit Soeharto ini di dalamnya telah terjadi eksploitasi tambang batu bara, okupansi lahan negara untuk pertanian dan perkebunan dan lain-lain. Jadi memang benar Bukit Soeharto itu hutannya hanya di tepi jalan saja, (sedangkan) di dalamnya terjadi okupansi lahan,” ujarnya, Senin (26/8).

Walau diakuinya okupansi terbesar juga terjadi di sektor pertambangan, tetapi okupansi yang berkepanjangan ada di sektor pertanian dan perkebunan yang dikuasai masyarakat. Dimana masyarakat merambah Tahura Bukit Soeharto untuk bertanam karet, kelapa sawit dan buah-buahan hotikultura seperti nanas dan buah naga.

“Jadi yang paling besar tekanannya terhadap Bukit Soeharto adalah okupasi lahan oleh masyarakat. Itu banyak sekali okupasi atau pengakuan lahan oleh masyarakat ini. Ini yang perlu cermati,” tegasnya.

Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Pasal 50 dan 51 tahun 1999 tentang Kehutanan, lahan yang masuk dalam Taman Hutan Raya tidak boleh diperjualbelikan dan dikuasai oleh masyarakat. Begitupun dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Konservasi, yang mengatakan jika kawasan konservasi yang terletak antara kabupaten/kota (Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan) kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi.

Dijelaskan Widhi yang juga mantan Kepala Dinas Kehutanan Kaltim tersebut, jika status Tahura Bukit Soeharto memiliki keunikan. Disebutkannya, jika Pemprov Kaltim hanya berkewajiban untuk mengelola saja, tetapi kawasannya tetap kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Kalau tambang kan setelah batu baranya diambil kan perusahaan keluar (perusahaan meningggalkan kawasan) tetapi kalau (okupansi lahan) oleh masyarakat kan tidak, selamanya mereka menguasai lahan, kalau perlu memilikinya,” ujarnya.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here