Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya belum berani membangun Ibu Kota baru kalau belum ada ketetapan Undang-Undang.

Oleh: Annisa Fadhilah / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta — Belum terbitnya perangkat undang-undang dipastikan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur belum dapat dilaksanakan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya belum berani membangun Ibu Kota baru kalau belum ada ketetapan Undang-Undang.

“Ini Bangun Ibu Kota Negara bukan bangun rumah, jadi harus ada Undang-Undang ketetapannya. Saya tidak bisa menunggu undang-undang juga,” ujar Basuki setelah rapat kerja dengan Komisi V di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/8).

“Kita salah satu kementerian yang ditugaskan presiden untuk membangun Ibu Kota Baru. Kita memang dapat bagian dana untuk membangun Ibu kota baru dari Kementerian Keuangan, tapi tak harus Rp 1 triliun terpenuhi di depan yang penting untuk membayar uang mukanya. Sekarang kita sedang menyusun dana untuk kebutuhan uang mukanya,” tambah Basuki.

Basuki menjelaskan bahwa PUPR memiliki tiga tahapan utama untuk pembangunan Ibu Kota baru. Pertama, tahapan masterplan dan desain kawasan seperti penempatan istana, kementerian, kawasan pemerintahan dan komersil yang rencanannya akan dilakukan dari 2019-2020. Kedua yaitu pembangunan infrastruktur dasar seperti drainase, bendungan dan embung air dari tahun 2020 sampai 2023 dan groundbreaking-nya akan dijadwalkan pada 2020 yang ketiga adalah pembangunan rumah dan perkantoran dengan sistem desain dan build dari tahun 2020-2024.

“Pertama, kita akan membangun jalan protokol terlebih dahulu untuk pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) untuk membangun ini butuh dana sebesar 500 milyar dari dana awal yang kita butuhkan untuk pembangunan IKN yaitu 865 milyar,” tambah Basuki. (YAN/INI Network))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here