Barang bukti yang berhasil disita oleh Balai Gakkum KLHK Kaltim, dalam kasus pertambangan ilegal.

Oleh: Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda – Harga batu bara dunia yang mulai membaik menarik minat setiap orang untuk melakukan aktivitas pertambangan, walaupun harus melanggar hukum dengan melakukan pertambangan ilegal.

Ini yang terjadi di Samarinda, sehingga akhirnya tim Balai Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) Kaltim, membongkar kasusnya.

Hal ini dijelaskan oleh Kepala Seksi Wilayah II KLHK Kalimantan Annur Rahim, pada Selasa (5/11). Ia mengatakan, Balai Gakkum Wilayah Kalimantan melakukan proses penegakkan hukum di wilayah ring satu ibu kota Negara dengan bekerja sama dengan Direktorat Resserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kaltim dan Polda Jatim dalam pengungkapannya.

“Dalam pengungkapan aktivitas ini, kami ungkap dengan bantuan tim Jatanras Polda Kaltim untuk melacak para pelaku penambang liar, yang berkali-kali pernah kami tindak,” tegasnya.

Kepala Seksi Wilayah II KLHK Kalimantan Annur Rahim,
Menurutnya, Balai Gakkum Wilayah Kalimantan akan terus berkonsentrasi dan bekerja keras menangkap para aktor yang masih melakukan aktivitas penambangan liar. Apalagi aktivitas ilegal yang dilakukan sudah mengancam ketersediaan lahan yang berada dalam kawasan penunjukkan calon ibu kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Kami akan fokus dalam penanganan penambangan liar yang ada di Kaltim, khususnya terkait wilayah ring satu tanah milik negara,” ucapnya.

Rahim juga mengungkapkan, jika Balai Gakkum telah mengamankan dua orang tersangka terkait aktivitas penambangan liar ini. Satu orang yang kami amankan adalah pengawas lapangan dan seorang lainnya adalah pemodal yang mendanai aktivitas ini,” ujarnya.

Saat ini dua tersangka yang sudah ditahan di Polda Kaltim di Balikpapan, Balai Gakkum masih mendalami dari para tersangka dan mengamankan dua alat berat jenis excavator serta beberapa contoh batu bara sebagai barang bukti.

Modus operandi yang dilakukan kedua orang ini yaitu berpindah-pindah lokasi. Ketika suatu lokasi ada potensi batu baranya, langsung mereka keruk. Setelah habis, mereka berpindah ke lokasi lainnya. Penjualan batu bara dilakukan dengan kontainer untuk di bawa ke provinsi lain, termasuk Jawa Timur.

“Pemodal bukan warga Kaltim. Sudah satu bulan kita cari, makanya kita bekerja sama dengan Polda Jatim. Aktivitas pertambangannya sudah nerjalan sekitar 2-3 bulan dan,” tambahnya.

Para tersangka akan diganjar dengan Pasal 17 Ayat 1 huruf a dan b Jo Pasal 89 ayat 1 huruf a dan b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here