ASn yang membidangi pengadaan barang dan jasa haruslah memliki sertifikasi dan kompetensi. Perpres No 15 Tahun 2018 mengharuskan paling lambat Desember 2020, semua ASN yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa harus berkompeten.

Oleh : Yuliawan A

Poskaltim.com, Samarinda — Paling lambat Desember 2020, seluruh pelaku pengadaan barang dan jasa, termasuk Aparatur Sipil Negara harus memiliki sertifikat kompetensi. Hal ini telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018.

Mengantisipasi keharusan Aparatur Sipil Negara yang bersertifikat sesuai dengan perpres tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kaltim telah memulai langkah-langkah konkret dengan pelatihan pada pejabat ASN yang bertanggungjawab terhadap pengadaan program dan pengadaan barang dan jasa.

“Melihat pentingnya kompetensi ini, harusnya pemahaman tentang materi ini sudah diberikan sejak awal menjadi aparatur sipil negara agar lebih memahami regulasi yang ada untuk pengadaan barang dan jasa,” ujar Kepala Pusat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Suharti, S.Psi, M.Si, saat memberikan materi Diklat Dasar Pengadaan Barang dan Jasa, di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Selasa, (16/7).

Lanjut Suharti, dengan adanya Diklat Dasar yang akan dilanjutkan kepada uji kompetensi. Harapannya pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Timur menjadi berkualitas karena ditangani oleh SDM yang berkompeten dibidangnya.

Kepala Pusat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Suharti, S.Psi, M.Si,, menjadi pengajar pada Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang berlangsung di BPSDM Samarinda.
Saat ini, ujarnya, kualitas SDM bidang pengadaan dan jasa di seluruh Indonesia masih rendah karena belum memiliki pengetahuan yang baik tentang penyusunan program di dalam pengadaan barang dan jasa.
Saat ini, tegasnya karena kualitas SDM bidang pengadaan dan jasa ini masih kurang bagus maka berdampak pada kualitas hasil pekerjaan.

Misalnya masih ada kualitas jalan yang buruk, atau adanya pelaksanaan proyek pembangunan tetapi tidak justru terbengkalai tidak digunakan.

“Banyak lho kita ini di Indonesia ini. Misalnya ada satu bangunan tetapi bangunan itu dibiarkan saja tidak terpakai. Intinya, perencanaannya tidak bagus dan eksekusinya juga asal-asalan,” ucapnya.

Dengan berkualitasnya SDM yang membuat perencanaan maka diharapkan juga tidak ada lagi uang daerah atau uang negara yang terbelanjakan dengan barang atau jasa dapat tepat dan yang sia-sia. Tepat disini, jelasnya adalah tepat dalam hal jumlah, ketepatan dalam kualitas dan kuantitas, ketepatan waktu dan lokasi.

“Kan banyak bagaimana kualitas yang buruk mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan sebagainya. Dan hal terpenting adalah tidak adanya mark-up atau penggelembungan anggaran . Begitupun sebaliknya jika terlalu rendah tidak akan pas, karena penyedianya tidak akan mau dan jika terlalu mahal juga tidak akan ada yang mau karena mahal. Jadi anggaran harus wajar dan yang terpenting tidak fiktif,” ujarnya.

Dalam Diklat Dasar Pengadaan Barang dan jasa ini diikuti sebanyak 30 peserta ASN dari lingkungan Pemprov Kaltim. Sistem pengajarannya menggunakan metode blending learning, dimana ASN belajar secara mandiri melalui bahan yang ditetapkan di internet dengan hanya tiga hari tatap muka dalam kelas.

“Hari gini kan teknologi informasi kan sudah begitu masif yah, bukan menjadi hal yang langka. Jadi kita memanfaatkan metode pembelajaran campuran antara mandiri dengan klasikal beberapa kali tatap muka. Sehingga diharapkan dengan metode ini dapat lebih mempercepat pemahaman tentang pengadaan barang dan jasa. Dengan (metode blended learning)begini lebih banyak yang bisa merasakan dan efisien,” ucapnya.(YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here