Pemerintah Amerika Serikat menolak masuk empat orang pejabat militer Myanmar karena alasan kekejaman mereka terhadap Muslim Rohingya.

Oleh: Nurcholis | Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Empat orang pejabat militer Myanmar yaitu Panglima Tertinggi Militer Jenderal Min Aung Hlaing dan tiga pejabat militer lain, Soe Win, Than Oo dan Aung Aung dilarang memasuki Negara Paman Sam, Amerika Serikat karena alasan “pelanggaran HAM berat ” dan “kekejaman” terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya.

“Kami telah menetapkan individu ini berdasarkan informasi yang kredibel atas keterlibatan para komandan ini dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, “kata Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan hari Selasa (16/7).

“Kami tetap prihatin bahwa pemerintah Burma tidak mengambil tindakan untuk bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, dan ada laporan lanjutan bahwa militer Burma masih melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan pelecehan di seluruh negeri,” ujarnya dikutip Washington Post..

Aksi kekerasan militer Burma (Myanmar) telah memicu kecaman internasional dan mendorong lebih dari 700.000 etnis Muslim Rohingya lari Bangladesh, jumlah yang terus meningkat di tengah kekerasan yang sedang berlangsung.

Kekerasan dipicu penyerangan sejumlah pos polisi oleh kelompok militan di Rakhine pada Agustus 2017. Alih-alih menangkap para pelaku, militer Myanmar justru mengusir, menyiksa, hingga membunuh etnis Muslim Rohingya.

Beberapa bulan sebelum keputusan Departemen Dalam Negeri AS, Duta Besar AS untuk Myanmar, Scot Marciel, telah berkonsultasi dengan anggota senior Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi, para pemimpin etnis dan aktivis terkemuka mengenai efektivitas sanksi, menurut sumber yang tak mau disebut namanya, kata Marciel dan pejabat AS lainnya guna melihat efektifitas sanksi kepada para pemimpin militer.

Sebuah undang-undang yang dikenal sebagai UU JADE, yang disahkan lebih dari satu dekade, juga memberi kewenangan Amerika Serikat melakukan pelarangan kunjungan para jenderal Myanmar, tetapi undang-undang itu tidak menyebut nama individu tertentu.
Francisco Bencosme, manajer advokasi Asia Pasifik di Amnesty International AS, mengatakan langkah ini sebagian besar hanya merupakan tindakan simbolis, karena secara terbuka menyebut dan mempermalukan para jenderal tetapi tidak memiliki akuntabilitas kuat. Kelompok-kelompok seperti dia telah mendorong sanksi keuangan terkoordinasi terhadap militer Myanmar.

Sebuah laporan PBB menyerukan para Jenderal Myanmar untuk diselidiki dan dituntut atas kekejaman perang.

Penyelidik PBB memaparkan tuntutan terhadap para jenderal Myanmar dan penyelidikan kriminal internasional terkait genosida ini juga sedang berjalan.

Wartawan Reuters Wa Lone dan Kyaw Soe Oo pernah memuat eksekusi massal 10 pria Rohingya di kota negara bagian Inn Din, Rakhine, selama penumpasan Agustus 2017. Menurut Reuters, mereka ditangkap, didakwa dan dinyatakan bersalah karena melanggar tindakan rahasia era kolonial, sebelum dibebaskan dalam amnesti tahanan Mei.

Facebook juga telah memblokir Min Aung Hlaing dan para jenderal lain dari platformnya pada Agustus untuk “mencegah mereka menggunakan layanan kami untuk semakin mengobarkan ketegangan etnis dan agama,” katanya.

Min Aung Hlaing belajar hukum di universitas di Yangon. Ia lalu memasuki Akademi Layanan Pertahanan dan lulus pada tahun 1977. Selama tiga dekade berikutnya ia maju dan diangkat sebagai jenderal senior pada 2013. Ia mengisi peran komandan militer dan negarawan, bertemu dengan diplomat dan pemimpin dunia. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here