Oleh: Nurcholis / Yuliawan A

Poskaltim.com, Ankara — Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Turki kembali memuncak, setelah Kongres AS mengakui resolusi ada genosida di Armenia yang terjadi tahun 1915-1917 di era kekuasaan Kekhalifahan Usmaniyah.

Ketegangan antara Ankara dan Washington kembali memanas menyusul kebijakan Turki menggelar Operasi Mata Air Perdamaian di Suriah. Hal itu sebagai upaya memburu pemberontak YPG/PKK berhaluan komunisme-marxisme, yang menurut Turki selama 30 tahun menyebar teror dan bertanggung jawab atas kematian sekitar 40.000 orang, termasuk wanita, anak-anak dan bayi.

Pemerintah Turki bereaksi keras. Mereka mengatakan kebijakan parlemen AS itu sebagai “kesalahan besar” dan “langkah politik yang tidak berarti.”

Apalagi salah satu anggota parlemen AS menyebut peristiwa yang tidak diakui Turki itu diklaim sebagai ‘pembantaian oleh Kekaisaran Turki Usmaniyah. Bahkan hal itu dianggap sebagai “salah satu kekejaman besar abad ke-20”.

Keputusan ini menyebabkan Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki, David Satterfield, ditarik pada Rabu (30/10). Di saat yang sama, Kementerian Luar Negeri Turki juga memanggil duta besar Amerika Serikat (AS) untuk negara itu.

Operasi Turki digelar tidak lama setelah ditarik mundurnya pasukan AS dari wilayah itu. Operasi Turki itu membuat parlemen AS dan negara Eropa berang. Apalagi harapan memberikan sanki berat kepada Turki tidak terjadi, setelah utusan Donal Trump yang menuju Ankara yang hanya melahirkan gencatan senjata.

Meski tanggal 14 Oktober Trump sempat menjatuhkan sanksi pada dua kementerian Turki –Kementerian Pertahanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam– terkait langkah Turki menggelar operasi pemberantasan teror di Suriah utara, orang nomor satu di Negeri Paman Sam itu akhirnya melunak pada Erdogan. Trump bahkan menilai negosiasi Wakil Presiden AS, Mike Pence, dengan pejabat Turki adalah sebuah terobosan besar. Trump juga memerintahkan Menteri Keuangan AS, Steve Mnuchin, mencabut sanksi yang dijatuhkan pada Turki.

“Banyak nyawa kini diselamatkan sebagai hasil dari negosiasi kami dengan Turki. Sebuah hasil yang dicapai tanpa menumpahkan satu tetes darah warga Amerika. Tidak ada luka, tidak ada yang ditembak, tidak ada yang terbunuh,” kata Trump saat berbicara di Gedung Putih, Rabu (23/10).
Politis.

Turki tak mau menerima resolusi yang disahkan oleh Kongres AS untuk mengakui peristiwa-peristiwa pada 1915 sebagai ‘Genosida Armenia’. “Kami sepenuhnya menolak resolusi yang mengesahkan RUU AS tentang Genosida Armenia yang diadopsi hari ini oleh Kongres AS,” kata Kementerian Luar Negeri Turki, dalam sebuah pernyataan hari Rabu.

Kongres AS telah mengeluarkan resolusi yang mengakui tuduhan terkait Armenia dalam peristiwa-peristiwa pada 1915 sebagai genosida. Sebanyak 405 suara setuju, sementara 11 suara lainnya menolak.

“Resolusi itu tampaknya dirancang dan dibuat untuk isu domestik, tidak memiliki dasar historis atau hukum apa pun,” kata kementerian Turki dikutip Anadolu . Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, bahkan mengecam pengesahan RUU oleh Kongres AS itu sebagai alat politik.

“Keputusan memalukan mereka ini menggunakan sejarah sebagai alat politik. Keputusan tersebut tak bernilai apa-apa di mata pemerintah dan rakyat kami,” ujar Cavusoglu, lewat Twitter pribadinya.

Armenia telah lama mendesak dunia agar mengakui peristiwa tahun 1915 di era Kekhalifahan Ustmaniyah sebagai genosida. Sejauh ini baru 30 negara saja mengakuinya.

Peristiwa Armenia adalah kasus satu abad lamanya. Negara bekas Republik Uni Soviet berpenduduk tidak lebih dari 3 juta ini mengklaim ada 1,5 juta orang Kristen yang dibantai di dalam pembunuhan massal dan relokasi paksa pada tahun 1915.

Bagi Turki, kematian orang-orang Armenia di Anatolia Timur pada 1915 terjadi ketika sejumlah kelompok memihak Rusia dan memberontak melawan pasukan Khilafah Utsmaniyah.

Orang Armenia telah lama menuntut pengakuan Turki dengan istilah genosida, meskipun konvensi genosida PBB tahun 1948 tidak berlaku surut. Dari 22 negara yang secara resmi mengakuinya, yang paling penting adalah Rusia dan Prancis. AS menggunakan istilah itu di bawah Presiden Ronald Reagan tetapi telah mundur sejak menghadapi kemarahan Turki, sekutu NATO. Barack Obama menggunakan istilah Meds Yeghern – Armenia untuk “malapetaka besar” – mirip dengan kata Ibrani shoah untuk holocaust. Tapi dia tidak akan menggunakan kata genosida.

Inggris mengadopsi posisi yang sama, mengutuk pembantaian tetapi berpendapat, bahwa kasus Armenia belum diuji secara hukum. Namun, bersama dengan pernyataan Paus dan PBB, undang-undang nasional mengkriminalisasi penolakan genosida, dan pengakuan oleh hampir semua negara bagian AS dan banyak parlemen – termasuk parlemen Eropa.

Negara Barat telah lama berusaha ‘mengeroyok’ Erdogan, salah satu negara berpenduduk mayoritas Muslim yang belum bisa secara total tunduk mengikuti keinginan mereka. Prancis belum lama ini bahkan mengadakan “hari peringatan nasional pertama genosida Armenia”.

Turki berkali-kali menolak penyebutan insiden itu sebagai genosida. Turki berdalih 300 ribu sampai 500 ribu orang Armenia, dan termasuk banyak juga orang Turki tewas antara tahun 1915 hingga 1917, yang pemerintah Turki lihat sebagai “korban” dari Perang Dunia I.

Turki menggambarkan peristiwa 1915 sebagai “tragedi bagi kedua belah pihak”. Ankara beberapa kali mengusulkan pembentukan komisi gabungan para sejarawan dari Turki dan Armenia serta para pakar internasional untuk menyelesaikan masalah ini.

Erdogan sempat meledek Prancis, yang bersama AS dan Inggris ‘menekan’ Turki. “Belajar dulu untuk jujur dalam politik, jika tidak, Anda tidak bisa menang,” kata Erdogan, seraya menambahkan ia telah memberi tahu Macron pandangannya beberapa kali secara langsung, sebagaimana dikutip Franch24 bulan April 2019.

Pejabat Turki bahkan telah mengindikasikan Prancis harus melihat sendiri catatan buruknya, terutama di Aljazair dan perannya dalam genosida Rwanda 1994. Pemerintah Rwanda saat ini menuduh Paris terlibat dalam kekejaman yang dilakukan oleh komunitas mayoritas Hutu pada minoritas Tutsi.

Menurut Erdogan, negara-negara yang memaksakan kasus Armenia, tangan mereka tak kalah berdarahnya di banyak peristiwa bersejarah. “Negara-negara yang memeras kami dengan resolusi genosida Armenia ini memiliki darah jutaan orang tak berdosa di tangan mereka,” kata Erdogan sebagaimana pernah dikutip Al Jazeera. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here