Oleh: Ahmad ZR / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Kehadiran empat warga Australia pada demo massa di Papua, mengindikasikan keterlibatan warga asing yang memang menginginkan kekacauan di Papua dan Papua Barat.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta sepakat dengan upaya pemerintah mendeportasi empat warga negara Australia karena ikut dalam demo mendukung Papua merdeka. Menurutnya, kericuhan di Papua bisa menjadi liar apabila memang benar ada keterlibatan warga negara asing di dalamnya.

“Apapun alasannya, akibat perbuatan mereka yang disadari atau tidak, saya setuju mereka dideportasi ke negara asal. Aparat jangan sampai lalai,” kata Sukamta di Jakarta, Selasa (3/9).

Menurut Sukamta, keterlibatan warga asing dalam penyelesaian masalah Papua bisa jadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara dan apabila bicara kedaulatan, maka harus tegas.

Ia menilai pemerintah harus pastikan apa yang dilakukan empat warga Australia itu, apakah benarkah sengaja ikut demonstrasi untuk mendukung separatisne atau mereka sebenarnya tidak tahu jika itu demo dengan isu Papua merdeka.
“Ini isu yang sangat sensitif. Walapun memang perlu didalami, kenapa ada warga negara asing di Papua,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi PKS ini menyatakan, apabila ternyata benar mereka ikut demo itu dengan kesadaran mendukung separatisme, jelas itu penghinaan oknum warga negara asing terhadap kedaulatan Indonesia. Mengenai isu internasionalisasi Papua, ia mendorong Pemerintah bertindak cepat, cermat dan tegas, jangan sampai terlambat menyelamatkan NKRI.

“Terlebih isu yang berkembang sangat sensitif,” katanya.

Senada, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung upaya pemerintah dan pihak penegak hukum dalam pembatasan sementara akses bagi turis mancanegara ke Papua dan Papua Barat.

“DPR juga meminta Kepolisian bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Luar Negeri untuk mengungkap pihak-pihak asing yang diduga terlibat dalam aksi tersebut,” kata Bamsoet di Jakarta, Selasa.

Ini terkait adanya indikasi keterlibatan pihak asing dalam aksi-aksi di Papua serta adanya pembatasan akses bagi turis mancanegara ke Papua dan Papua Barat seperti kasus pemulangan sejumlah Warga Negara Asing (WNA) asal Australia. Ia juga mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk berdiplomasi dalam memberikan pemberitahuan kepada negara lain atas pembatasan sementara WNA masuk ke wilayah Papua dan Papua Barat.

“Hal itu perlu dilakukan untuk menghindari adanya WNA yang dideportasi dari pemerintah Indonesia,” kata Bamsoet.(YAN/INI Nerwork)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here