Baiq Nuril disetujui untuk diberikan amnesti oleh Presiden sebagai bentuk keadilan untuk masyarakat.

Oleh: Muhajir / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Kasus Baiq Nuril sangat menyita perhatian tidak saja warganet tetapi juga unsur pemerintahan dan DPR. Ada kesenjangan Undang-Undang ITE yang menjerat Baiq Nuril, sehingga semua memberikan ruang bagi pencari keadilan.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, menilai pemberian amnesti kepada Baiq Nuril adalah bentuk pelaksanaan Nawacita. Yakni, melindungi perempuan dari tindak kekerasan, termasuk pelecehan seksual.

YAsona memandang, upaya Baiq Nuril mencari keadilan bukan untuk dirinya saja. Namun, perjuangan melindungi kehormatan diri sebagai seorang perempuan, ibu dan istri.

“Ini terkait rasa keadilan karena yang dilakukan Baiq Nuril adalah mempertahankan harkat dan martabat yang dilecehkan,” kata Yasonna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/7).

Sebelum pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril, Kemenkumham menggelar “Focus Group Discussion” dengan praktisi hukum dan akademisi. Dari FGD itu, kata Yasonna, mayoritas saran yang diberikan kepada presiden, amnesti patut diberikan dengan alasan kemanusiaan.

“Dalam saran saya kepada presiden alasan pertimbangan kemanusiaan karena beliau melakukan perbuatan itu dalam rangka melindungi harkat martabatnya seorang wanita,” ujar Yasonna di lokasi yang sama.

Saat akan memberikan amnesti, pemerintah juga mendengar aspirasi dari masyarakat. Dia menyebut banyak dukungan dari masyarakat agar Baiq Nuril diberikan amnesti untuk memenuhi rasa keadilan.

Memang ada preseden bahwa amnesti diberikan terhadap kasus yang menyangkut kejahatan politik. Namun berdasarkan penelitian pada saat UUD 1945 dibahas, pasal 14 ayat 2 tidak ada satu kata pun yang mengkaitkan pembahasan pemberian Amnesti kepada non politik.

“Jadi kita mengatakan, kami menyarankan kepada presiden untuk dapat dikabulkan,” ucapnya.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here