?????????????????????????????????????????????????????????

Oleh: Rudi Hasan / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menuai pro dan kontra. Di tengah hujan kritik atas keberadaan pasal itu, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI), Indriyanto Seno Adji, justru mendukungnya.

Seno yang juga menjabat sebagai wakil ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) itu menilai delik dalam pasal tersebut untuk menghindari politisasi hukum.

“Format pasal penghinaan tersebut sangat moderat dan masih dalam batasan dan dinamika prinsip hukum pidana,” kata Indriyanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (31/8).

Menurut dia, kehadiran pasal itu tak perlu dikhawatirkan. Indriyanto berpendapat, di negara dengan sistem demokrasi, awam menerapkan aturan semacam itu, baik yang menganut sistem hukum bercorak hukum adat atau common law, maupun perdata atau civil law.

“Ini adalah ketentuan tentang perlindungan terhadap simbol-simbol kenegaraan, termasuk kepala negara,” dalih dia.
Kendati demikian, Indriyanto mengamini ada hal yang berbeda dalam RKUHP di Indonesia dengan negara lain. Perbedaan itu terutama menyangkut tata pola penempatan dalam bab keamanan negara atau ketertiban umum.

Indriyanto berdalih pemerintah telah menjalankan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pasal itu, yakni memperbaiki redaksional delik sehingga tak memuat makna pasal penabur kebencian yang antidemokrasi.
Dia menelaah, secara hukum pidana, RKUHP saat ini telah merumuskan delik untuk tak memasukkan unsur cemooh, kebencian dan penghinaan, karena tak bersifat demokratis.

Artinya, kata Indriyanto, pernyataan keras yang punya dasar obyektik dan konstruktif tak bisa jadi dasar untuk pemidanaan. “Bahkan, dirumuskan pula sebagai delik aduan, sehingga bisa terhindar dari politisasi hukum,” tuturnya.

Atas dasar itu, dia mengklaim rumusan pasal tim RKUHP telah tepat dan tak bertentangan dengan prinsip demokrasi serta HAM. “Rumusan pasal itu tetap menjaga hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat secara bebas, walaupun dipahami juga bahwa tidak ada suatu legitimasi adanya kebebasan absolut secara universal,” klaim Indriyanto. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here