Oleh: Andrie Aprianto

Poskaltim.com, Balikpapan — Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan Rakyat Bersatu, menggelar aksi damai di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, pada Kamis (9/5) siang. Massa yang tiba di Kantor KPU Kota Balikpapan sekira pukul 14.15 Wita ini terdiri atas kaum emak-emak dan para laki-laki yang umumnya mengenakan busana muslim.

Dalam orasi yang dilakukan oleh Ketua Koordinator Lapangan Rakyat Bersatu, Raja Doli Siregar mengatakan, jika telah mendapati dan telah melaporkan indikasi kecurangan yang ditemukan timnya ke Bawaslu Balikpapan. Selain itu juga meminta petugas Pemilu yang menjadi korban meninggal dapat diusut tuntas dan menyayangkan banyaknya korban jatuh saat bertugas.

“Pertama, KPU harus dapat berlaku jujur dan adil. Kita di lapangan menemukan indikasi kecurangan, tidak hanya di Balikpapan, tapi juga di daerah lain di seluruh Indonesia. Kedua usut tuntas penyebab banyaknya jatuh korban jiwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 kali ini,” teriak Raja Doli Siregar.

Namun disayangkan, pada aksi damai ini, puluhan pendemo tidak bisa bertemu dengan Ketua KPU atau anggota komisioner lainnya, karena seluruh jajaran Komisioner KPU Balikpapan sedang berada di Kota Samarinda untuk melaksanakan Rapat Pleno Tingkat Provinsi Kaltim.

Meski demikian, aksi ini mendapat tanggapan dari sejumlah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) yang tampak hadir yaitu Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud, beserta Kapolres Balikpapan AKBP Wiwin Firta, Dandin 0905 Balikpapan Letkol Inf Muhammad Ilyas, beserta beberapa kepala OPD terkait.

Wakil Walikota Rahmad Mas’ud mengatakan, Pemerintah Kota Balikpapan tidak mempermasalahkan jika terdapat aksi damai seperti yang dilakukan oleh Masyarakat Bersatu ini, namun tetap pada koridor menjaga kondusifitas keamanan kota.

“Tak masalah mereka menyampaikan aspirasinya, itu hak kebebasan berpendapat, asal tetap bisa menjaga kondusifitas,” ujarnya.

Saat disinggung terkait tuntutan Rakyat Bersatu tersebut, dirinya hanya bisa menyerahkan ke mekanisme yang berlaku saja. Seperti jika adanya temuan pelanggaran maka dilaporkan ke Bawaslu, sedangkan terkait korban jiwa, itu sepenuhnya kebijakan KPU.

“Ya kalo ada tuntutan soal kecurangan kan ada Bawaslu, kalo yang korban itu sepenuhnya tanggungjawab KPU kan, masing-masing sudah ada porsinya lah saya rasa,” jelasnya.(AND/YAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here