Oleh: Ahmad ZR / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta — Politikus Partai Gerindra Muhammad Syafii atau akrab disapa Romo Syafii sudah mengisyaratkan bahwa peluang Muzani sudah tipis. Karenanya, apa pun keputusan forum MPR diserahkan kepada masing-masing ketua umum parpol.

Apalagi lobi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo berhasil memuluskan jalan bagi Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjadi ketua MPR RI. Perjuangan Gerindra yang mengusung kadernya, Ahmad Muzani, kandas di ujung pertarungan.

Upaya lewat lobi di tingkat pimpinan fraksi sudah mentok. Padahal, kandidat yang diusung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fadel Muhammad yang juga masuk bursa ketua, sudah menyerah. Tinggal dua calon yang bersaing, antara Bamsoet dan Muzani.

Romo Syafii mengatakan, proses lobi fraksi harus dikendalikan oleh masing-masing ketua umum partai politik. “Berbeda dengan DPD, kalau DPD kita lobi perseorangan. Nah, tidak mungkin keputusan anggota DPR berbeda dengan kputusan partai,” kata Romo kepada Indonesia Inside, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).

“Makanya kalau mau melobi itu tingkat ketua umum dan ketua umum. Biasanya dalam pengalaman saya di DPR RI, apa yang menjadi keputusan partai akan diikuti oleh fraksinya,” katanya.

Namun, tokoh politik asal Medan ini tidak menyebutkan tanda-tanda Gerindra akan mengalah. Penyelesain di tingkat ketua umum memang benar, tapi ternyata Gerindra yang melunak.

Anggota MPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengakui ada komunikasi politik yang dilakukan Prabowo terkait pemilihan ketua MPR RI. Termasuk permintaan musyawarah mufakat dalam menjaga konstitusi MPR RI.

“Proses ini sudah berlangsung hampir matang sehingga agak sulit untuk berputar ke belakang, kemudian Ibu Mega meminta Pak Prabowo untuk bersama-sama menjaga marwah NKRI ini lebih baik lagi,” kata Muzani usai acara rapat paripurna dan pelantikan pimpinan MPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).

Lobi tingkat tinggi ini, secara kasat mata, memang menyakitkan. Namun, tidak banyak yang tahu di balik itu ada biasanya ada konsensus politik. Bahasa awamnya, bagi-bagi kekuasaan.

Ini bukan rahasia lagi. Namun, siapa yang mendapat apa? Itu yang masih menjadi teka-teki. Muzani sempat ditanya oleh wartawan perihal itu, namun dia hanya menjawab secara diplomatik.

“Saya baru dengar itu, siapa yang ngomong,” kilahnya saat ditanya wartawan mengenai isu agar Muzani menjadi wakil ketua MPR RI dengan kompensasi, Fadli Zon menjadi menteri di periode kedua Jokowi.

Muzani mengaku tidak mengetahui perihal tersebut. Yang dia tahu, katanya, Gerindra memilih musyawarah mufakat untuk kepentingan lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.
“Perbedaan DPR itu kan untuk check and balances, sedangkan MPR lembaga untuk support negara dan gagasan-gagasan kebangsaan,” katanya.

Karena itu, dia berharap Bamsoet dapat memimpin dan menjadikan marwah MPR lebih baik. Berbekal pengalaman sebagai ketua DPR RI, Bamsoet diharapkan dapat memperkaya MPR sebagai rumah kebangsaan dan rumah besar bagi bangsa dan rakyat Indonesia.

“MPR di bawah Pak Bamsoet dengan dukungan sembilan wakil, mestinya lebih baik lagi dari MPR sebelumnya,” ujarnya. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here