Puluhan kontainer berisi limbah yang diduga bahan beracun berbahaya, ternyata sudah ada di Batam

Oleh: Ahmad ZR / Yuliawan A

Poskaltim.com, Batam – Bahan Berbahaya Beracun kembali ditemukan di Batam, Kepulauan Riau. Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan melaksanakan kunjungan kerja ke Batam untuk emngawasi secara langsung tindak lanjut dari penanganan kasus impor limbah yang diduga mengandung bahan berbahaya dan beracun sebanyak 65 kontainer.

Puluhan kontainer itu diimpor oleh empat perusahaan importir yang membeli limbah tersebut dari berbagai negara maju, salah satu yang paling banyak bersumber dari Amerika Serikat sejumlah 26 Kontainer.

“Setelah diselidiki oleh Bea dan Cukai, melalui hasil laboratorium menyatakan bahwa 49 dari 65 kontainer tersebut dinyatakan mengandung bahan berbahaya dan beracun serta tercampur sampah,” ungkap Hinca, Selasa (23/7).

Dia menjelaskan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 31 Tahun 2016 secara tegas melarang importir untuk mengimpor limbah bahan berbahaya dan beracun ke Indonesia (Pasal 4 huruf b). Konsekuensi dari pelanggaran ketentuan di atas ialah importir wajib mereekspor (mengirim kembali) limbah tersebut ke negara asal.

Bahkan, menurut Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tindakan di atas bisa dikenakan sanksi pidana 4-5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar. Menurut Hinca, polemik mengenai impor sampah dari negara maju ini memang sedang menjadi persoalan bersama negara ASEAN serta negara berkembang lainnya.

“Persoalan ini dimulai saat Pemerintah Tiongkok melaksanakan pembatasan impor sampah ke negaranya pada 2018. Padahal sebelumnya Tiongkok menyerap 45 persen produksi sampah dunia,” ujar politikus Partai Demokrat itu.

Dia menuturkan, selain persoalan di atas, Indonesia juga masih berkutat dengan belum maksimalnya pengelolaan sampah di dalam negeri. Di Kota Batam misalnya, tempat pembuangan akhir (TPA) di sana harus menampung timbunan sampah lokal dengan jumlah di atas kemampuan yang semestinya, yakni mencapai 432.264 ton setiap tahun.

“Selain mengenai sata tampung, persoalan mengenai penegakan hukum serta koordinasi lembaga terkait, khusus ya di pelabuhan, juga menjadi isu utama,” ujar Hinca.(YAN/INI Network)