Oleh: Eko P / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Pasca padamnya listrik di tiga provinsi di , mantan staf khusus Kementerian ESDM, Said Didu mengkritik rencana PLN memotong gaji karyawan untuk menutupi kompensasi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya masalah pada BUMN kelistrikan tersebut.

“Keputusan pemotongan gaji karyawan untuk bayar kompensasi menunjukkan bahwa cash flow PLN menghadapi masalah,” tulisnya di akun Twitternya, Rabu(7/8).

Hingga kuartal I 2019, PT PLN (Persero) memiliki total utang mencapai Rp394,18 triliun. Angka ini meningkat 1,7 persen dibanding posisi utang akhir 2018 sebesar Rp387,44 triliun.

Kini, Perusahaan Listrik Negara (PLN) berencana akan menggunakan biaya operasional untuk menutupi besaran biaya kompensasi atas listrik padam dalam skala besar pada Ahad(4/8). Salah satunya dengan efisiensi gaji karyawan.

“Iya, maka harus hemat lagi, nanti gaji pegawai dikurangi kira-kira begitu,” kata Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Raharjo Abumanan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa(6/8).

Dijelaskan, pemotongan biaya operasional kerja salah satunya adalah dari gaji, hal itu akan dilihat berdasarkan prestasi kinerja tiap individu karyawan.

Selama ini, ada tiga tingkatan patokan gaji di PLN, apabila kinerja tidak menunjukkan prestasi atau tidak produktif maka akan terkena kebijakan pengurangan biaya bonus bulanan.

“Di PLN sudah ada aturan itu, kalau kinerja tidak bagus ya dipotong gajinya,” tegasnya.

Namun, Djoko menjelaskan bahwa pengurangan biaya operasional diperhitungkan tidak sampai mengurangi kesejahteraan dari pegawai. Menurutnya, dari 40.000 pegawai PLN tidak akan berdampak secara signifikan bila dijalankan pengurangan biaya operasional tersebut.

PLN harus mengganti kompensasi atas pemadaman listrik yang melanda hampir sebagian besar Pulau Jawa pada Ahad (4/8) senilai Rp839 miliar.

“Kami berkomitmen tetap memberikan kompensasi dengan hitungan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku,” kata Plt Dirut PLN Sripeni Inten di Gedung DPR, Jakarta, Selasa(6/8).

Sripeni lebih lanjut menjelaskan bahwa total sebesar Rp839 miliar tersebut dari sebanyak 21,9 juta pelanggan yang terdampak pemadaman listrik.

Rincian penggantian adalah untuk golongan subsidi akan diberikan kompensasi diskon sebesar 20 persen dari biaya beban. Sedangkan untuk nonsubsidi akan mendapatkan kompensasi sebesar diskon 35 persen dari biaya beban.

Kompensasi tersebut sesuai undang-undang bukan berupa uang tunai, melainkan masuk dalam perhitungan pengurangan pembayaran listrik yang terhitung pada bulan Agustus 2019.

Menurut Sripeni besaran tersebut formulasinya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sripeni Inten mendatangi Komisi VII DPR atas panggilan dari legislator yang mengurusi masalah BUMN.

Pertemuan berlangsung secara tertutup. Menurutnya hasil pembicaraan dengan Komisi VII DPR selain terkait kompensasi juga investigasi atas kejadian pemadaman tersebut.(YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here