Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorups, Kurnia Ramadhana, menilai kedua hakim harus diperiksa lantaran telah melepaskan terdakwa korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah.

Oleh: Rudi Hasan / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Komisi Yudisial (KY) didesak untuk memeriksa dua hakim agung pengadil mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafrudin Arsyad Temenggung, dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dua hakim yang dimaksud adalah Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Asikin.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorups, Kurnia Ramadhana, menilai kedua hakim itu harus diperiksa lantaran telah melepaskan terdakwa korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah. “Tentu ini amat disesalkan publik, mengingat dugaan kerugian negara dalam perkara ini sangat besar yakni Rp4,58 triliun,” ujar Kurnia di Jakarta, Selasa (23/7).

Menurut dia, ada hal yang harus ditelusuri KY terkait dissenting opinion dari majelis kasasi saat memutus perkara Syafruddin. Seperti yang telah diketahui, dua di antara tiga hakim kasasi menyebutkan bahwa perkara yang melibatkan Syafruddin masuk pada ranah perdata dan administrasi, sehingga tak dapat dipidana.

“Atas perbedaan pendapat ini, maka (Syafruddin) Temenggung mendapatkan putusan lepas, yang mengartikan bahwa dakwaan KPK terbukti, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana,” ucap Kurnia.

Padahal, kata dia, perbuatan Syafruddin menerbitkan SKL (surat keterangan lunas) kepada Sjamsul Nursalim selaku obligor BLBI harusnya dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Pasalnya, ada niat jahat (mens rea) Sjafruddin ketika yang bersangkutan sebelumnya mengetahui aset Sjamsul bermasalah (misrepresentasi) berdasarkan legal due diligence dan financial due diligence. Akan tetapi, Sjafruddin justru tetap menerbitkan SKL untuk pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) itu.

“Sederhananya, bagaimana mungkin seorang obligor dapat diberikan SKL, sementara kewajibannya kepada negara belum terpenuhi?” kata Kurnia.

Mahkamah Agung membebaskan terdakwa kasus korupsi BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) , beberapa waktu lalu. “Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum,” kata Kepala Biro Humas MA, Abdullah, saat membacakan putusan kasasi, Selasa (9/7).

MA berpandangan, Syafruddin memang bersalah seperti perbuatannya. Namun perbuatan mantan Kepala BPPN itu dinilai mayoritas hakim kasasi tidak masuk ranah pidana. Perinciannya, hakim anggota I Syamsul Rakan Chaniago menilai perkara Syafruddin masuk dalam ranah perdata, dan hakim anggota II Mohamad Askin menilai perkara ini masuk ranah adminstrasi. Hanya hakim ketua Salman Luthan yang menilai perkara ini masuk ranah pidana.

Salman menjadi satu-satunya hakim di majelis kasasi yang memutus bersalah Syafruddin dan menguatkan putusan judex factii (putusan pengadilan di tingkat bawah). Sementara, Syamsul dan Askin memutus bebas Syafruddin.

“Menyatakan SAT terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana,” ucap Abdullah. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here