Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno,

Oleh: Ahmad ZR / Yuliawan A

Poskaltim.com, Jakarta – Usai pertemuan presiden terpilih Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Stasiun Moda Raya Transit (MRT) Lebak Bulus, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu, arah dukungan politik Partai Amanat Nasional mulai terlihat. Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno, melalui akun Twitter-nya, Senin (22/7).

“Sikap PAN Jelas. Program pemerintah yang prorakyat, propertumbuhan ekonomi, dan prokedaulatan pangan, kita dukung,” kata Eddy.

Kendati demikian, menurut dia, PAN akan terus mengawasi jalannya pemerintahan dengan fungsi checks and ballances. “Jika ada kebijakan pemerintah yang perlu diluruskan, maka PAN juga menyediakan ruang untuk menyampaikan kritik konstruktif yang kritis, beretika, dan bermartabat,” ujarnya.

Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Eriko Sotarduga, menilai syarat rekonsiliasi yang pernah disampaikan Amien Rais adalah tanda internal PAN tak ingin bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Dia mengatakan, bisa saja itu adalah pesan bagi kader PAN, karena syarat itu tidak mungkin terpenuhi.

“Mungkin ini pesan juga ke internal beliau (Amien), artinya PAN sendiri tidak usah bergabung dengan koalisi atau katakanlah bergabung bersama-sama pemerintahan yang menjawab ini karena dalam hal ini kita berandai-andai,” kata Eriko di Kompleks Parlemen Senayan.

Dia menegaskan, pembagian kekuasaan 55:45 yang diajukan Amien Rais sebagai syarat rekonsiliasi sulit untuk dipenuhi. Eriko juga tidak masalah jika PAN tetap ingin jadi oposisi, sebagai penyeimbang laju pemerintahan Jokowi-Ma’ruf periode kedua 2019-2024.

“Tapi kalau saya berandai-andai jauh lebih kecil untuk bisa seperti itu. Karena komposisinya hampir sama mendukung dengan tidak mendukung, yaitu 55:45,” kata dia. (YAN/INI Network)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here